produsen conblock di sulawesi

KENAIKAN BBM DIAMANKAN USAI HABIS LEBARAN

Tarik ulur keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat pemerintah melewatkan waktu yang tepat untuk mengumumkan keputusan tersebut di Maret dan April. Pasalnya inflasi di kedua bulan tersebut termasuk rendah.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, jika realisasi kenaikan harga BBM terjadi di Maret dan April, dampak terhadap inflasi diperkirakan paling kecil.

"Sebenarnya paling bagus di Maret atau April pengumuman kenaikan harga BBM, karena inflasi rendah. Seperti di bulan ini deflasi 0,10%," terangnya seusai paparan inflasi bulanan di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Selain kedua bulan tersebut, BPS juga menganggap kenaikan harga BBM pada Mei merupakan salah satu waktu yang tepat bagi pemerintah mengambil kebijakan tersebut. Sebab laju inflasi diperkirakan masih bakal rendah. "Bulan Mei bisa saja harga BBM naik kalau disetujui DPR," ucapnya.

Namun dengan adanya proses pembahasan dana kompensasi sebagai syarat menaikkan harga BBM, pemerintah dimbau untuk menunggu keputusan kenaikan harga BBM subsidi setelah lebaran atau pada Agustus mendatang. Alasannya, pada Juni ini masyarakat sudah sibuk mempersiapkan kedatangan Bulan Puasa yang biasanya harga pangan atau kebutuhan pokok cenderung meningkat.

"Setelah lebaran itu bercampur dengan suasana Tahun Baru, suasana Ramadhan, dan suasana Lebaran. Kalau naik di situ (setelah lebaran) mudah-mudahan inflasi tidak besar," pungkas Sasmito

Investigasi UN Selesai

JAKARTA,  Investigasi untuk mengungkap penyebab kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional 2013 untuk SMA sederajat di 11 provinsi telah selesai dilakukan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil investigasi selanjutnya diserahkan ke Mendikbud.

”Sebagai aparat di Kemdikbud, kami harus melapor dulu ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Biar dibaca dulu dan diambil langkah-langkah lanjutan oleh beliau,” kata Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar, di Jakarta, Senin (29/4).

Dalam laporan hasil penyelidikan oleh tim beranggotakan lima orang selama dua pekan itu dipaparkan temuan-temuan penyebab kekacauan pelaksanaan UN. Faktor penyebabnya berada di Kemdikbud, pencetakan, dan pengawasan. Penyelidikan ini tidak hanya melihat di 11 provinsi yang tertunda pelaksanaan ujian nasionalnya, tetapi juga daerah lain yang kacau.

Selain penyebabnya, tim investigasi yang bekerja secara independen itu juga sudah menetapkan atau merekomendasikan pihak-pihak yang harus dikenai sanksi. Namun, Haryono enggan menyebutkan nama-nama mereka karena masih menunggu persetujuan dari Mendikbud Mohammad Nuh.

”Rekomendasi kami, ada yang diberi sanksi dan permintaan untuk memperbaiki manajemen serta kredibilitas UN. Jangan sampai Kemdikbud begini terus. Kredibilitas UN juga harus dijaga legitimasinya,” kata Haryono.

UN tetap sah

Menanggapi permintaan Komisi X DPR dari hasil rapat kerja tentang keabsahan UN, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan UN SMA dan sederajat tahun pelajaran 2012/2013 sah meski terjadi pergeseran pelaksanaan ujian di sejumlah provinsi. Kepala BSNP Aman Wirakartakusumah menyatakan pelaksanaannya sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan. ”Pelaksanaan UN tetap sah,” ujarnya dalam konferensi pers dengan didampingi Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim, Kabalitbang Khairil Anwar Notokusumo, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Idrus Paturusi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, dan Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad.

Pengesahan pelaksanaan UN itu diperoleh setelah mendapat konfirmasi dari MRPTNI dan berdasarkan berbagai acuan perundang-undangan.

”Secara proses semua sudah memenuhi standar dan prosedur,” kata Aman.

Ketua MRPTNI Idrus Paturusi menambahkan, UN sudah dilaksanakan sesuai dengan edaran dari BSNP. Meski pada hari pertama ditemui kendala-kendala, secara umum pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. (LUK)